Skor Survei Penilaian Integritas KPK 2023 Pemprov Jateng Tertinggi, Dhoni : Buah dari Reformasi Birokrasi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023. Hasilnya, Pemprov Jateng memperoleh indeks integritas tertinggi kategori provinsi tipe besar, dengan skor 77,9. Ini artinya, risiko tindak korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kecil.

Hasil SPI 2023, diumumkan di Gedung Juang Gedung Merah Putih KPK-RI, Jumat (26/1/2024). Pada acara itu hadir Ketua KPK-RI Nawawi Pomolango, Deputi KPK RI Johanis Tanak, Deputi KPK RI Bidang pencegahan dan monitoring Pahala Nainggolan, serta dihadiri Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas.

Survei penilaian integritas tahun 2023, dilaksanakan oleh KPK RI melibatkan sekitar 553 ribu responden, dari 94 kementerian/ lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 510 pemerintah kota/ kabupaten. Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat dan risiko korupsi di kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

Deputi KPK RI bidang pencegahan dan monitoring Pahala Nainggolan mengatakan, di level provinsi terjadi perbaikan integritas. Jawa Tengah pada penilaian SPI 2023 masuk dalam provinsi tipe besar, artinya provinsi ini tergolong memiliki anggaran dan sumber daya manusia yang besar.

Ia mengungkap, pada skala nasional, Integritas Indeks 2023 sebesar 70,97. Skor ini menurun dari  tahun sebelumnya yang sebesar 71,94.

“Yang provinsi dengan anggaran besar skor paling baik itu Jawa Tengah. Sedangkan untuk provinsi tipe sedang tertinggi Bali, kemudian tipe kecil DI Yogyakarta,” ujarnya.

Selain Pemprov Jateng yang mendapat skor tinggi 77,9, di 2023 Pemkot Surakarta juga memeroleh skor 83,8, untuk wilayah pemkot bertipe besar.

Menteri PAN RB Azwar Anas mengungkapkan, perlu adanya perbaikan untuk mengatasi permasalahan biaya politik tinggi. Hal itu karena belum kuatnya komitmen pimpinan instansi, pengendalian risiko konflik kepentingan, dan mendorong digitalisasi pelayanan publik.

Inspektur Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto, mengatakan, hasil yang diperoleh tersebut, merupakan buah dari reformasi birokrasi yang diterapkan Pemprov Jateng. Menurutnya, faktor pimpinan memegang peranan penting.

“Hasil survei ini menggambarkan tingkat reformasi birokrasi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, dampak sosialisasi dan kampanye integritas, serta pembangunan budaya antikorupsi yang dilakukan kepada masyarakat, dan efektivitas pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan,” ujar Dhoni.

Dia menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari arahan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana, untuk memberikan layanan berkualitas kepada warga. Selain itu, komitmen Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) juga besar, untuk menjaga marwah integritas.

“Tidak ketinggalan, ikut serta masyarakat dalam menjaga integritas, memberikan kontribusi dan partisipasi aktif, sehingga indeks integritas Jawa Tengah selalu berada di atas rata-rata nasional,” pungkas Dhoni. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *